WILTAnews.Online.JAKARTA – (Puspen TNI) – Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Agus Hariadi, M.Han., selaku Pangkogabpadpam (Panglima Komando Gabungan Terpadu Pengamanan) bersama Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Drs. Imam Widodo, M.Han., sebagai Kaops Polri memimpin Apel Gelar Pasukan Gabungan dalam rangka Operasi Pengamanan International Sustainability Forum (ISF) Tahun 2024 dan Operasi Tribrata Jaya Tahun 2024, berlangsung di Lapangan Apel B3, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Senin (02/09/2024)
Apel Gelar Pasukan Gabungan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan setiap individu, satuan tugas dan komando operasi yang telah bersinergi dan membentuk kerja sama tim secara profesional sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Kegiatan ISF Tahun 2024 berlangsung pada tanggal 5-6 September 2024. Sedangkan Operasi Tribrata Jaya Tahun 2024 berfokus pada kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam amanatnya yang dibacakan oleh Pangkogabwilhan I menyatakan bahwa tugas pengamanan ISF 2024 ini merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan bagi prajurit TNI.
“Kalian akan menjadi etalase dan tampilan profil seluruh prajurit TNI yang harus memberikan kesan terbaik dan mengagumkan bagi para tamu negara. Tunjukkan profesionalisme dan jiwa humanis kalian sebagai prajurit TNI,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Dankorbrimob Polri membacakan amanat Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerangkan bahwa pada kesempatan ini telah diberikan kepercayaan untuk melakukan pengamanan terhadap dua kegiatan sekaligus.
“Kita harus tetap menunjukkan kinerja dan pengabdian terbaik kita, semua yang hadir di sini harus bangga karena menjadi bagian dari sejarah untuk melakukan pengamanan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.
Sebanyak 4.300 prajurit TNI dan 4.730 personel Polri beserta Alutsista lengkap, telah disiapkan untuk mengamankan kedua agenda penting tersebut. Selain TNI-Polri, beberapa unsur pendukung akan mengamankan jalannya kegiatan seperti Dishub, Satpol PP, Damkar/BPBD dan unsur Pemerintah Daerah lainnya.(Red)
